Kediri — Pemerintah Kota Kediri bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan santri, relawan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kegiatan Sosialisasi Relawan Santri Peduli Bencana di Pemkot Kediri, Selasa (20/10).
Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengenali potensi bencana hingga memahami langkah penanganan saat kondisi darurat.
Sebanyak 110 peserta yang terdiri dari santri, BPBD, dan relawan mengikuti kegiatan sosialisasi kebencanaan di Kota Kediri. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi BNPB dengan DPR RI Komisi VIII dan Pemkot Kediri.
Anggota Komisi VIII DPR RI, H. An’im Falachuddin Mahrus, mengatakan sosialisasi tersebut memberikan edukasi mengenai pencegahan bencana melalui kepedulian terhadap lingkungan hingga langkah-langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi.
“Pertama, ini sosialisasi dari BNPB, terutama bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Mereka punya kesadaran agar menjaga lingkungan masing-masing, agar tidak terjadi bencana. Yang kedua, sosialisasi tentang bagaimana kalau menghadapi bencana, langkah pertama apa, kedua apa, dan seterusnya,” ujarnya.
Gus An’im juga mendorong keterlibatan santri dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, potensi tenaga dan kepedulian sosial dari kalangan pesantren dapat menjadi kekuatan dalam membantu masyarakat saat kondisi darurat.
“Karena kita kota santri, sangat disayangkan sekali kalau santri tidak dilibatkan di dalam penanganan bencana. Santri harus punya kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat sekitar,” katanya.
Selain itu, ia berharap kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan pelatihan pertolongan pertama bagi korban bencana. Ia juga meminta BNPB memperhatikan kebutuhan peralatan BPBD Kota Kediri yang sebagian sudah berusia tua dan memerlukan peremajaan.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Bambang S. Putra mengatakan penguatan mitigasi bencana perlu berjalan seiring dengan perkembangan Kota Kediri, termasuk pertumbuhan investasinya. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu diperkuat agar potensi ancaman bencana tidak menghambat aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa Kota Kediri ini investasinya luar biasa. Kita juga melihat Kota Kediri dikelilingi oleh perbukitan, gunung. Ancaman bencananya seperti apa, jangan sampai sudah investasi besar, lalu kemudian di sini ancaman bencananya cukup tinggi,” ujarnya.
Bambang menambahkan, keberadaan relawan dan kepedulian santri menjadi potensi penting dalam membangun kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Selain edukasi mitigasi, pemenuhan peralatan dan pengelolaan logistik juga harus diperhatikan dalam penanganan darurat.
“Tanpa pengelolaan logistik yang baik, transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, penanganan darurat bencana ini tidak akan menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan harapan kita,” tegasnya.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan edukasi kebencanaan diperlukan agar masyarakat mampu mengenali potensi ancaman di wilayah masing-masing dan meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Kegiatan tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan pelatihan agar peserta memiliki pemahaman praktis ketika menghadapi bencana.
“Namanya bencana ini tidak bisa kita duga, kapan saja bisa terjadi. Tingkat kesadaran masyarakat terkait kebencanaan ini kita lihat masih kurang, sehingga dengan adanya kegiatan ini kita memberikan edukasi, sosialisasi, dan nanti ditindaklanjuti dengan pelatihan,” jelasnya.
Vinanda menegaskan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, relawan, dan santri.
“Ke depan apa pun bencananya, santri siap, masyarakat siap, pemerintah juga siap. Kita kolaborasi, gotong royong untuk sama-sama membantu korban,” pungkasnya.
